PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI WALI KONSTITUSI DAN INTERPRETASI KONSTITUSIONAL

DOI 10.33080/journal.v1i1.30

  • Yuni Yarni Yarni Universitas Muslim Indonesia

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya, dikhawatirkan akan menjadi agensi yang memiliki otoritas badan yang super. Khususnya dalam menyelesaikan masalah terkait kewenangannya, MK dapat secara sepihak menafsirkan Konstitusi tanpa dipertanyakan, selain itu menghasilkan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga bila ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh putusan MK tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya.Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan judicial review yang terjadi di beberapa negara di dunia, terutama saat pelaksanaan judicial review yang dipelopori oleh John Marshall dalam kasus Marbury versus Madison. Berpikir tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah muncul dalam pembahasan RUU tersebut di BPUPKI, maka gagasan judicial review terhadap kebutuhan untuk muncul kembali dalam pembahasan RUU UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970) . Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 di era reformasi, pendapat tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul. Pada akhirnya, Perubahan Ketiga terhadap UUD 1945 menjadi Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai wali konstitusi dan interpretasi konstitusional. Pembangunan
hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradablah (seperti “the Basic Principles of the Independence of Judiciary, 1985”) yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktek-praktek negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut di atas.Lebih ideal lagi apabila para penegak hukum menyadari sepenuhnya bahwa supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu prakondisi sistem pemerintahan yang demokratis.  

Published
2018-07-17