PENYELESAIAN KONFLIK DALAM CONFLICT SYSTEM MELALUI SKEMA SCYUT DENGAN ENAM SUB KATEGORI

DOI 10.33080/journal.v1i1.29

  • Abdul Rahman Nur Universitas Andi Djemma,Palopo
Keywords: Penyelesaian Konflik, Fungsi Hukum, Pengadilan

Abstract

-Fungsi hukum adalah menertibkan pemecahan konflik-konflik. Secara tidak langsung, „hukum‟ (model yang paling jelas dari yang akan saya ambil adalah sistem pengadilan) baru beroperasi setelah ada suatu konflik. Yaitu jika seseorang mengklaim bahwa kepentingan-kepentingannya telah diganggu oleh orang lain. Tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan .Sering dikemukakan bahwa pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga.Munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Dalam hal ini, hukum diidentikkan dengan “negara”.Di dalam masyarakat terdapat aturan-aturan yang bersifat memaksa terhadap warga masyarakatnya; tentang bagaiman warga yang harus bertindak jika terjadi konflik, umpamanya jika ternak dicuri, dan orang menyangka bahwa salah seorang dari suku tersebut yang telah melakukannya.Jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara hukum dan konflik. Oleh karena pada masyarakat manapun tak mungkin dapat mengelakkan terjadinya konflik tentang pembagian barang-barang yang ada di dalam masyarakat; konflik tentang kekuasaan atau konflik tentang janji-janji yang harus ditepati, konflik tentang cara-cara di mana kerugian yang diderita harus diberi ganti kerugian, dan sebagainya, maka salah satu bentuk penyelesaiannya adalah melalui pengadilan Tugas hakim di dukung oleh tenaga-tenaga terdidik di bidang hukum serta pranata-pranata khusus yang bertalian dengan hukum yang memiliki personal yang mengurusi semua jenis bahan yang dibutuhkan di bidang hukum untuk menghasilkan putusan hukum.Bentuk pengambilan putusan yang belum menggunakan fasilitas seperti yang telah dikemukakan di atas, semakin berkurang khususnya dalam masyarakat Barat, Di Eropa dinamakan : “geformaliseerde vorm”. Namun di luar Eropa masih dikenal, misalnya di Negara-negara tertentu masih terdapat putusan hukum yang dilakukan oleh seorang kadi, di mana sang kadi duduk di bawah pohon mendengarkan tuntutan dan argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk selanjutnya sang kadi membuat suatu putusan yang definitif tentang konflik tersebut. Dalam
peradilan kadi seperti itu, tidak dibutuhkan map-map yang tebal, jadwal persidangan dan para advokat yang siap membela perkara. Para pihak yang bersengketa sendiri yang berbicara dan menyatakan pendirian masing-masing.

Published
2018-07-13